Semarang, Undip.ac.id. Terbitnya UU No.26 tahun 2007 dan PP No.15 tahun 2010 tentang penataan ruang sebagai pengganti UU No. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang dan penyelenggaraan penataan ruang bagi daerah provinsi, kabupaten dan kota  diharapkan bisa memecahkan berbagai persoalan penataan  ruang  di tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang belakangan ini kian marak. Rencana tata ruang wilayah harus benar mengarahkan agar ruang dapat dimnfaatkan seoptimal mungkin, dengan memprhatikan potensi dan kendala yang ada, sehingga dapat terwujud ruang yang nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan. Demikian dikatakan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Dr A Hermanto Dardak, M.Sc, saat berbicara dalam Seminar Nasional ASPI 2010, di kampus Undip Tembalang, Rabu (23/6). Seminar yang diprakarsai Fakultas Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Undip ini mengambil tema “Penguatan Pendidikan dan Praktek Perencanaan Di Indonesia”yang dibuka langsung oleh Rektor Undip, Prof Dr Susilo Wibowo,MS.Med,Sp.And.
Lebih jauh Hermanto menegaskan, penataan ruang terkait erat dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Untuk itu,  pengembangan kegiatan ekonomi tetap harus menjadi target pemerintah dalam rangka meningkatkan lapangan kerja, dan secara keseluruhan untuk meningkatkan kesejehteraan masyarakat. “Salah satu cara mendorong ekonomi rakyat adalah bagaimana investasi bisa makin meningkat. Sebab, salah satu kendala utama yang dihadapi Indonesia adalah cara mendorong struktur pertumbuhan yang lebih seimbang melalui peningkatan investasi. Itu semua dibutuhkan ketersediaan imfrastuktur yang memadai dan perbaikan iklim investasi,” ujar Hermanto.
 
Penataan ruang ini juga harus bisa membantu masalah penanggulangan bencana di Indonesia. Berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) tahun 2003, jumlah kejadian alam skala besar di Indonesia mencapai 647 peristiwa, meliputi banjir, longsor, gempa bumi, angin topan, tsunami. Dengan ribuan korban jiwa dan kerugian material ratusan milyar. Belum lagi, ratusan ribu orang kehilangan nyawa. Maka sudah saatnya, penataan ruang bisa dikembangkan dengan penyediaan bagi mitigasi bencana, misalnya membangun jalur evakuasi, zona penyangga untuk menguransi energi tsunami sehingga daya rusaknya menurun.
 
Sementara itu, dalam sambutannya Rektor Undip, Prof Dr Susilo Wibowo mengatakan perencanaan tidak ada gunanya jika tidak dibarengi kerja keras dan kemampuan mengimplementasiikannya. “Intinya, planning dan implementasi harus cepat dan lebih bagus daripada  planning bagus tapi dilakukan besok. Arah sekolah planning yang ada di Indonesia hasil  akan dijadikan kurikulum inti dalam proses belajar mengajar pada anggota ASPI serta untuk pengajuan Akredsitasi,” ujar Suslio.
 
Ketua ASPI Ir Haryo Winarso, M.Eng. Ph,d mengatakan, sekolah-sekolah perencanaan di Indonesia saat ini telah menunjukkan ada keahlian khusus yang terlihat dari karya penelitian dan kiprah pemikiran-pemikiran akademik yang praktis dan optimal. Dia menambahkan,  para perencana di Indonesia harus dapat menyelesaian masalah bangsa, sehingga warna pendidikan perencanaan di Indonesia tidak hanya diberikan secara konseptual tetapi juga dengan pengalaman praktis. Kombinasi warna yang tidak hanya menarik dan bernilai tinggi, tetapi juga akan berguna secara praktis dapat terlihat di sekolah perencanaan di Indonesia